0

Alternatif Pemajakan Kekayaan Bagi Wajib Pajak Super Kaya (2)

Kedua, batas minimum pajak yang dikenakan atas perusahaan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang atau anggota keluarga atau perusahaan yang sahamnya tidak dijual ke publik (perusahaan tertutup) akan ditambahkan pada sistem Pajak Penghasilan (PPh) badan. Batas minimum pajak tersebut akan dikenakan pada level perusahaan meskipun perusahaan tersebut dimiliki oleh kumpulan orang pribadi. Akibatnya, seluruh orang pribadi yang memiliki perusahaan akan dikenakan pajak atas pembelian kelebihan harga saham di perusahaan tersebut agar menjadi pihak yang mengendalikan perusahaan tersebut (value of control premium).

Selain itu, pengenaan batas minimum pajak pada perusahaan tertutup akan menutup celah penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan tertutup. Otoritas pajak memiliki keleluasaan untuk menetapkan minimum pajak melalui dua kriteria tertentu, yaitu (i) dasar pengenaan pajak yaitu apakah berupa aset atau penghasilan atau kombinasi keduanya dan (ii) skala usaha dan jenis wajib pajak badan yang manakah yang akan dikenakan pajak. Kedua kriteria tersebut akan menempatkan komponen yang dapat dikenakan pajak kekayaan bagi wajib pajak yang bergerak di industri tertentu yang sering melakukan pengelakan pajak.

Ketiga, adanya penghitungan metode pajak yang dilakukan dengan perkiraan (presumptive) untuk aset keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak yang diterapkan di Belanda akan ditambahkan pada sistem PPh orang pribadi. Pengenaan pajak secara perkiraan akan dilakukan atas penghasilan yang diperoleh dari aset keuangan dalam jumlah normal dan tidak ada pengenaan pajak atas kelebihan penghasilan yang diperoleh dari aset keuangan tersebut.

Selain itu, pengenaan tarif pajak yang bersifat presumptive dapat mendorong otoritas pajak memperluas cakupan jenis aset keuangan yang dapat dikenakan pajak melalui pertukaran informasi lintas batas. Perluasan cakupan jenis aset keuangan dilakukan karena bentuk aset keuangan mudah dikonversikan ke bentuk lainnya oleh wajib pajak. Selain itu, otoritas pajak juga menetapkan tarif pajak yang lazim dipengaruhi oleh kombinasi tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan final atas penghasilan bunga dan dividen jika tarif pajak tersebut merupakan komponen yang ditambahkan pada sistem PPh orang pribadi.

Bagi Indonesia

Terkait dengan wealth tax add-ons, Indonesia setidaknya memperoleh gambaran tentang alternative pemajakan bagi orang-orang kaya. Penyebabnya, Indonesia menduduki peringkat keenam di dunia dengan tingkat ketimpangan sebesar 84% (DDTC News, 2017). Bahkan menurut laporan dari Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menyatakan bahwa empat orang terkaya di Indonesia menyamai gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Pernyataan di atas tentunya sejalan dengan pernyataan yang diucapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa:

“Pemerintah akan terus mengatasi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, pertengahan bulan lalu, Maret 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ia mengincar pajak orang-orang kaya atau orang-orang yang berpenghasilan besar.”

0

Alternatif Pemajakan Kekayaan Bagi Wajib Pajak Super Kaya (1)

Ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin menjadi isu yang tidak terelakkan bagi setiap negara. Terlihat dari melebarnya ketimpangan pendapatan baik di negara maju maupun di negara berkembang (DDTC News, 2017). Rusia menduduki peringkat pertama yang tingkat ketimpangannya sebesar 92,3% diikuti dengan Denmark sebesar 89,3% dan peringkat ketiga ditempati oleh India sebesar 87,6%.

Penerapan pajak atas seluruh kekayaan (comprehensive wealth tax) wajib pajak super kaya menjadi solusi yang potensial (Oh dan Zolt, 2018). Oh dan Zolt (2018) juga berpendapat bahwa sistem comprehensive wealth tax dapat meningkatkan penerimaan negara sembari mengurangi tingkat ketidaksamaan peningkatan jumlah kekayaan antar wajib pajak. Comprehensive wealth tax merupakan sistem pajak menggunakan kombinasi antara penghasilan dan net wealth yang berkaitan dengan wealth taxes.

Jika sistem pajak di atas dijabarkan lebih lanjut, penghasilan yang dimaksud merupakan jumlah konsumsi dan perubahan apa pun tentang kekayaan bersih (Shakow dan Shuldiner, 2000). Selanjutnya, wealth taxes merupakan pajak yang dikenakan atas saham atau properti (Musgrave dan Bird, 1987) atau hibah dan warisan (Shoup, 1969).

Terlepas dari banyaknya komponen yang dikenakan pajak, Oh dan Zolt (2018) menyatakan bahwa comprehensive wealth tax sulit untuk diimplementasikan di negara berkembang. Penyebabnya, yaitu sistem pajak tersebut berbenturan dengan politik dan sistem administrasi. Kedua isu tersebut merupakan isu-isu yang dominan di negara berkembang. Lalu, adakah alternatif pajak kekayaan lainnya bagi wajib pajak super kaya di setiap negara khususnya di negara berkembang?

Wealth Tax Add-Ons

Di dalam penelitiannya, Oh dan Zolt (2018) memperkenalkan wealth tax add-ons sebagai alternatif comprehensive wealth tax. Menurut mereka berdua, wealth taxes add-ons merupakan pajak kekayaan yang wajib untuk dipertimbangkan oleh negara. Penyebabnya, yaitu wealth tax add-ons merupakan pajak kekayaan yang komponennya dapat ditambahkan dalam sistem pajak yang telah berjalan di negara untuk mencapai banyak tujuan yang ingin dicapai oleh comprehensive wealth tax, yaitu biaya administrasi yang rendah dan biaya politik.

Selanjutnya, Oh dan Zolt (2018) menyatakan bahwa ada tiga unsur potensial yang digunakan dalam wealth tax add-ons. Pertama, pengenaan surtax atas properti yang dimiliki oleh wajib pajak akan ditambahkan pada sistem pajak properti yang telah ada. Pengenaan surtax atas properti, termasuk dengan penetapan batasan valuasi nilai properti, akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengenaan surtax ini akan menyinergikan sistem pajak yang ditambahkan pemerintah pusat dan sistem pajak yang ada di pemerintah daerah.

Selain itu, surtax atas properti hanya akan diterapkan pada properti yang paling lazim dan paling bernilai harganya. Sementara itu, pemajakan lahan pertanian, gedung dan perumahan yang terlantar, atau properti lain dengan kategori tertentu yang akan dikenakan pajak secara terpisah. Pemajakan yang hanya berfokus pada properti tertentu tidak akan membutuhkan biaya yang besar.