Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Pemungutan Pajak (1)

Sektor pajak berperan penting dalam penerimaan negara karena terbukti dari semakin meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Peningkatan target penerimaan pajak tersebut mendorong wajib pajak dan otoritas pajak untuk melakukan kewajibannya masing-masing berdasarkan undang-undang. Wajib pajak harus menyampaikan laporan penghasilannya dengan benar dan tepat waktu setiap tahun. Sementara itu, otoritas pajak melakukan kewenangannya untuk mengumpulkan pajak.

Sebagaimana dipaparkan di atas, wajib pajak dan otoritas pajak telah melakukan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, ada kalanya terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai contoh ketentuan hukum pajak yang kompleks menyebabkan perbedaan penghitungan jumlah pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan otoritas pajak. Akibatnya, sengketa pajak timbul di antara mereka. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum harus diterapkan di dalam sistem pemungutan pajak agar diperoleh penyelesaian sengketa yang adil.

Sehubungan dengan penerapan prinsip kepastian hukum, timbul pertanyaan seberapa besar peran prinsip kepastian hukum di dalam sistem pemungutan pajak? Jawaban tersebut dapat diperoleh dengan merujuk pada pengertian kepastian hukum yang berlaku di dalam sistem pajak. Selanjutnya, alasan pentingnya prinsip kepastian hukum juga akan disajikan berdasarkan pendapat para ahli. Tujuannya agar wajib pajak tidak menderita kerugian akibat penerapan sistem pemungutan pajak karena memperoleh kepastian hukum.

Pengertian Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang paling fundamental (Radburch,1950). Prinsip kepastian hukum juga berlaku di dalam sistem pajak sebagaimana tercantum di dalam prinsip kedua yang dinyatakan oleh Adam Smith, yakni kepastian (certainty). Lebih lanjutnya, prinsip kepastian ini berbunyi “the tax which each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary.” (Smith, 1776).

Bagi Deak (2008), prinsip kepastian hukum dalam sistem pajak tidak dapat dipisahkan dari prinsip keterbukaan yang dianut di dalam hukum administrasi negara. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menekankan kepada sikap otoritas publik yang menerapkan sistem transparansi ketika menyelesaikan masalah masyarakat. Menurut Deak, jika dikaitkan dengan sistem pajak maka otoritas pajak adalah otoritas publik yang terikat oleh hukum untuk menerapkan sistem transparansi ketika menangani kewajiban pajak wajib pajak.

Sesuai dengan definisi yang dipaparkan oleh Deak, hubungan sistem transparansi dan prinsip kepastian hukum di dalam sistem pajak adalah informasi yang diberikan oleh otoritas pajak dapat diakses oleh wajib pajak lainnya dengan mudah. Akibatnya, wajib pajak dapat mengetahui setiap informasi yang dipaparkan oleh otoritas pajak beserta hukuman ketika melanggar atau lalai untuk patuh pada ketentuan di dalam aturan pajak. Dengan demikian, informasi yang dipaparkan oleh otoritas pajak membentuk pola yang ajeg (tetap) bagi wajib pajak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s