HKI : MEREK (BAGIAN 5)

Setelah kita mengetahui apakah itu Merek dan siapa subyeknya, saya ingin membahas mengenai permohonan pendaftaran suatu Merek. Permohonan pendaftaran Merek telah diatur secara jelas di dalam UU tentang Merek pada Bab III yaitu Permohonan Pendaftaran Merek dan terdiri dari beberapa bagian.

Permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan : tanggal, bulan dan tahun, identitas Pemohon (nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon), apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa maka yang dicantumkan adalah nama lengkap dan alamat Kuasa; dan warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna (Pasal 7 ayat 1).

Permohonan ini diajukan oleh subyek hukum yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang tentang Merek, yaitu satu individu atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.. Nah,bagaimanakah kedudukan kuasa (baca: HKI : MEREK (BAGIAN 4)? Ternyata, Kuasa yang dimaksudkan ini adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang akan menandatangani Permohonan *apabila  dikuasakan* selain identitas (yang sudah tercantum di atas) , dengan ketentuan bahwa permohonan yang diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa tersebut ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Jadi, Permohonan dalam mendaftarkan Merek ditandatangani Pemohon (individu atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum) atau kuasanya. Bagi permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama (dimana para Pemohon tersebut berhak atas Merek tersebut), seluruh nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dimana, dengan catatan (apabila Pemohon lebih dari satu), Permohonan itu ditandatangani oleh salah satu Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

Dan jangan lupa, Permohonan yang diajukan oleh individu maupun beberapa orang secara bersama-sama maupun badan hukum (Pemohon) maupun Kuasa harus melampirkan bukti pembayaran biaya!

Berdasarkan Undang-Undang tentang Merek, syarat dan tata cara Permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (saya akan bahas lebi lanjut apabila ada waktunya!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s