0

BREVET A

BREVET.

Istilah ini sudah ga nyentrik lagi untuk didengar oleh teman-teman yang berstatus mahasiswa jurusan pajak atau fiskal. Tapi, bagi saya atau teman-teman yang belajar  hukum dan jurusan ekonomi bisa saja belum familiar dengan istilah brevet. Jadi kalau dengar kata brevet itu bisanya kasih mimik wajah yang bingung, hahaahahaa…

Oke, saya mau share sedikit tentang pengertian brevet menurut saya itu apa yaa. Well, menurut saya, brevet itu kursus yang diperuntukkan siapa saja yang tertarik dengan  pajak. Jadi, brevet ini memperbolehkan lulusan non pajak untuk belajar pajak. Tapi, menurut pengalaman saya, peserta yang banyak mengikuti brevet ya lulusan ekonomi baik akuntansi atau manajemen. Tapi, tak apa kalau kalian yang bukan mahasiswa atau sarjana ekonomi belajar brevet. Malah menantang bukan? Dan kalian akan masuk golongan anti-mainstream seperti saya, wkwkwkkkk

Selanjutnya, pasti timbul pertanyaan kenapa dinamakan Brevet A? Apa sih yang dipelajari dalam brevet? Bagaimana ujiannya? Ada hitung2annya gak sih? Ak coba paparin secara sederhana ya tentang Brevet A

Kalau sejarah kenapa ada nama Brevet A , saya kurang tahu yaa, kawans.. Tapi, saya pikir untuk memudahkan setiap peserta yang ingin mengambil brevet. Coba kalau dinamakan Brevet C atau Brevet I . Pasti akan ada pertanyaan seperti mana brevet sebelum Brevet I? Alhasil, peserta pasti bingung dan (mungkin) segan atau takut untuk ambil brevet karena banyak tahapannya.

Dalam Brevet A, kita akan belajar pajak yang menyangkut orang pribadi (OP). Apakah ada hitung2an? Ya, ada. Tapi jangan khawatir. Kita akan dikenalkan dulu teori suatu pajak tertentu. Seperti, kapan pajak tersebut timbul, kenapa pajak tersebut harus ditanggung oleh wajib pajak, berapa besar tarifnya, dll. Baru, abis itu, kita belajar bareng-bareng untuk menghitung besar pajak yang terutang.

Soal hitungan, semuanya akan pakai contoh soal rekayasa. Tapi, cara mengisinya di kita akan dikasih formulir beneran, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) baik yang tahunan atau masa (bulan). SPT tahunan itu untuk Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh OP) dan PPh potong pungut ( PPh OP yang dipotong atau dipungut oleh badan atau korporasi). Sementara itu, SPT masa akan diisi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Lalu, ada lagi materi pajak selain PPh dan PPN? Ya. Ada tiga lagi.

Pertama, materi yang dipelajari yaitu Ketentuan Umum tentang Perpajakan (KUP). KUP ini merupakan ketentuan induk dari semua jenis pajak. Kalian bisa buka dan baca undang-undangnya dgn googling yaa… Jadi, kita belajarnya bakal umum sekali, seperti prosedur pelaporan SPT, sanksi, kewajiban dan hak yang dimiliki oleh wajib pajak dan otoritas pajak, dll.

Kedua, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terkait dengan PBB, kita belajarnya agak sedikit berbeda nih. Kita ga akan diberikan SPT untuk diisi karena sistem pemungutan PBB kan official tax system, alias pihak yang menghitung besaran pajak yang terutang itu pegawai Dirjen Pajak (DJP). Tapi, meski demikian, kita juga perlu  tau dari mana sumber besaran pajak terutang. Kenapa memangnya?

Objek pajak PBB ini bentuknya ga main-main. Maksudnya, yaitu objek pajak yang tercakup dalam PBB yaitu bangunan, berupa apartemen dan rumah, dan P3, yang meliputi area perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang luasannya bisa berhektar-hektar. Apabila dikaitkan dengan NJOP maka kemungkinan besar jumlahnya bakal tinggi per tahunnya karena NJOP susah untuk turun yaa…

Ketiga, bea meterai. Untuk bea meterai ini mudah banget. Yang dihitung adalah besaran bea materai yang dikenakan untuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi, kalian tinggal menghapal saja jenis dokumennya akan dikenakan bea meterai berapa. Apakah dokumen tersebut akan dikenakan Rp.3000 atau Rp.6000?

Jadi, kalau dirunut dari keterangan di atas, Brevet A itu merupakan kursus yang mempelajari pajak yang diperuntukan orang pribadi tanpa menggunakan sistem elektronik (alias isi SPT secara manual, wkwkwkkk). Selanjutnya, jenis pajak yang diajarkan yaitu, KUP, PPh OP, PPh potong/pungut (potput), PPN, dan PBB.

Lalu kapan ujiannya? Ujian biasa dilakukan per setiap mata pelajaran selesai. Misalnya, pertemuan PBB sebanyak 2x maka ujiannya langsung dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Atau kalau pertemuan PPN 3x maka pertemuan ke-4 akan ada ujian tentang PPN. Jadi, kita masih ingat lah ya materi yang diajarkan oleh instruktur brevet.

Okee deeh, sekian yaa ulasanku tentang Brevet A. Ohya, ak share Brevet B di post yang berbeda ya, biar ga kepanjangan post nya yang ini, wkwkwkkkk….

Selamat mempertimbangkan untuk belajar Brevet A, ya kawans 🙂

Advertisements
0

Tes IELTS (International English Testing System)

Bagi kalian yang ingin sekolah di luar negeri atau iseng-iseng pengen menjajal kemampuan bahasa inggris pasti udh ga pada asing lagi dengar kata IELTS. Tapi, bagi yang belum tau, ak pengen banget share sedikit pengalamanku tes IELTS kepada kalian 🙂

Pertama kali aku bersinggungan dengan tes IELTS Januari tahun 2015. Saat itu, ak ikut salah rangkaian tes beasiswa untuk sekolah ke Australia dan dibayarin sama mereka, wkwkkk. Jadinya, ak memang ga keluar biaya apa pun untuk ikut tes.

Saat pertama kali tes pun, ak bingung ngerjainnya. Jadi hasil IELTS ku pas awal keluar itu 5.5 dengan poin reading paling tinggi yaitu, 6 dan sisanya 5.5 wkwkwkkkk… Tapi, setelah belajar intensif selama 6 bulan, alhamdulillah nilaiku bisa naik jadi 6.5 dengan poin reading yg paling tinggi yaitu 7 dan sisanya 6.5.. Rasanya legaaaaaahhhhh….hehehehee

Okay, back to IELTS. IELTS sendiri punya 4 jenis struktur. Pertama, listening. Kedua, reading. Ketiga, writing. Keempat, speaking. Biasanya buat sekolah ke luar negeri sendiri ga boleh tiap struktur dapat nilai kurang dari 6 dan keseluruhan nilai (overall band scores) ga boleh kurang dari 6.5. Kenapa? Karena angka 6 itu mewakili kemampuan yang paling dasar seseorang mengerti Inggris. Pihak sekolah khawatir kl nilainya kurang dari 6 utk tiap struktur dan 6.5 untuk keseluruhannya, mahasiswa akan kepayahan buat belajar. Percaya deh, belajar di luar negeri itu banyak tantangannya. Dari waktu yg padat, literature in english semuanya, diskusi jg pk enggris…hahahahahhahaa… Jadi ngerti ga ngerti harus pk enggris.. Bisa sih pakai google translate, tapi, yakali pas ngobrol sm temen atau dosen ngadepnya ke hp buka google translate, wkwkwkkk…

Okaay, ak coba kasih saran buatmu yang pengen persiapan ujian IELTS. Pertama, buat kalian yg duitnya lebih, kalian bisa ikut preparationnya di tempat yg sediakan tes IELTS. Tapi, buat temen yg duitnya terbatas mudah-mudahan saran yang ak berikan bermanfaat…

Listening. Coba rajin dengerin radio. Bisa aja radio dr Inggris atau Australia. Tapi, dengerin youtube juga gpp. Search radio atau cari yang ngomongnya pelan dan menjelaskan. Kalau aku pribadi, ak suka dengerin sesuatu yang berbau proses “how to make presentation” atau “how to learn something”. Penyebabnya karena yg ngomong (speaker) akan jelasin lbh dgn jelas. Ketika kita udh nangkap maksudnya gimana, tandanya kita udh mulai ngerti sama topik yang dibicarain.

Reading. Banyak baca newspaper yg pakai bhs enggris, kek Jakarta Post. Bisa juga baca artikel yang pendek-pendek. Bisa juga baca subtitle in english di film. Usahain bacanya cepet dan mulai temukan keyword dari tiap paragraf itu apa. Kamu juga bs baca novel kalau mau. Ak sendiri sih agak ogah kl baca novel. Lbh seneng baca article pendek2 karena ak bosenan orangnya dan pelupa kwkwkwkwkwkk…

Writing. Ehm,, ak sndiri agak bingung ksh advicenya kek apa. Kalian bs cari tau latiahn nulis IELTS task 1 yg isinya grafik, tabel, atau pie diagram dan task 2 yang isinya ttg essay di inet. Ak juga dulu cara belajarnya kayak gitu. Latian “baca” grafik, diagram, tabel, etc lewat youtube untuk dapatin gambaran makro tentang grafik, table, diagram, etc. Ga usah khawatir susah. IELTS task 1 itu menulis yg didasarkan pada fakta yang ada. Tapi, kl task 2, kalian harus ngerti bener pertanyaan yg diminta di soal. Biasanya pertanyannya tentang: (a) bagaimana pendapat kita ttg sesuatu atau (b) solusi atas suatu case tertentu. Sebenarnya ada beberapa jenis pertanyaan utk di task 2 tapi ak lupa sisanya. Sorry ya…

Speaking. Kalian harus banyak latian sih yaa… Liat youtube. Ada kok modulasi speaking untuk dapatin band tinggi. Tapi kalau ak pribadi, ngertiin dulu pertanyaannya kayak apa. Kasih jawaban yang general dulu baru spesifik. Kalau kalian rasa pertanyannya susah, kalian bs kasih respon “oh, that’s good question” sambil senyum. Biar ada waktu lbh untuk mikir jawaban, wkwkwkwkkk.. Tapi, usahakan patuh pada durasi waktu untuk jawab dan content jawabannya.

Nah, begitu saranku ttg IELTS. Pokoknya, tetap semangat belajar dan ujian yaa…. May the force be with you 😀

 

0

Alternatif Pemajakan Kekayaan Bagi Wajib Pajak Super Kaya (2)

Kedua, batas minimum pajak yang dikenakan atas perusahaan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang atau anggota keluarga atau perusahaan yang sahamnya tidak dijual ke publik (perusahaan tertutup) akan ditambahkan pada sistem Pajak Penghasilan (PPh) badan. Batas minimum pajak tersebut akan dikenakan pada level perusahaan meskipun perusahaan tersebut dimiliki oleh kumpulan orang pribadi. Akibatnya, seluruh orang pribadi yang memiliki perusahaan akan dikenakan pajak atas pembelian kelebihan harga saham di perusahaan tersebut agar menjadi pihak yang mengendalikan perusahaan tersebut (value of control premium).

Selain itu, pengenaan batas minimum pajak pada perusahaan tertutup akan menutup celah penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan tertutup. Otoritas pajak memiliki keleluasaan untuk menetapkan minimum pajak melalui dua kriteria tertentu, yaitu (i) dasar pengenaan pajak yaitu apakah berupa aset atau penghasilan atau kombinasi keduanya dan (ii) skala usaha dan jenis wajib pajak badan yang manakah yang akan dikenakan pajak. Kedua kriteria tersebut akan menempatkan komponen yang dapat dikenakan pajak kekayaan bagi wajib pajak yang bergerak di industri tertentu yang sering melakukan pengelakan pajak.

Ketiga, adanya penghitungan metode pajak yang dilakukan dengan perkiraan (presumptive) untuk aset keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak yang diterapkan di Belanda akan ditambahkan pada sistem PPh orang pribadi. Pengenaan pajak secara perkiraan akan dilakukan atas penghasilan yang diperoleh dari aset keuangan dalam jumlah normal dan tidak ada pengenaan pajak atas kelebihan penghasilan yang diperoleh dari aset keuangan tersebut.

Selain itu, pengenaan tarif pajak yang bersifat presumptive dapat mendorong otoritas pajak memperluas cakupan jenis aset keuangan yang dapat dikenakan pajak melalui pertukaran informasi lintas batas. Perluasan cakupan jenis aset keuangan dilakukan karena bentuk aset keuangan mudah dikonversikan ke bentuk lainnya oleh wajib pajak. Selain itu, otoritas pajak juga menetapkan tarif pajak yang lazim dipengaruhi oleh kombinasi tarif pajak penghasilan orang pribadi dan tarif pajak penghasilan final atas penghasilan bunga dan dividen jika tarif pajak tersebut merupakan komponen yang ditambahkan pada sistem PPh orang pribadi.

Bagi Indonesia

Terkait dengan wealth tax add-ons, Indonesia setidaknya memperoleh gambaran tentang alternative pemajakan bagi orang-orang kaya. Penyebabnya, Indonesia menduduki peringkat keenam di dunia dengan tingkat ketimpangan sebesar 84% (DDTC News, 2017). Bahkan menurut laporan dari Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menyatakan bahwa empat orang terkaya di Indonesia menyamai gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Pernyataan di atas tentunya sejalan dengan pernyataan yang diucapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa:

“Pemerintah akan terus mengatasi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Oleh karena itu, pertengahan bulan lalu, Maret 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ia mengincar pajak orang-orang kaya atau orang-orang yang berpenghasilan besar.”

0

Alternatif Pemajakan Kekayaan Bagi Wajib Pajak Super Kaya (1)

Ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin menjadi isu yang tidak terelakkan bagi setiap negara. Terlihat dari melebarnya ketimpangan pendapatan baik di negara maju maupun di negara berkembang (DDTC News, 2017). Rusia menduduki peringkat pertama yang tingkat ketimpangannya sebesar 92,3% diikuti dengan Denmark sebesar 89,3% dan peringkat ketiga ditempati oleh India sebesar 87,6%.

Penerapan pajak atas seluruh kekayaan (comprehensive wealth tax) wajib pajak super kaya menjadi solusi yang potensial (Oh dan Zolt, 2018). Oh dan Zolt (2018) juga berpendapat bahwa sistem comprehensive wealth tax dapat meningkatkan penerimaan negara sembari mengurangi tingkat ketidaksamaan peningkatan jumlah kekayaan antar wajib pajak. Comprehensive wealth tax merupakan sistem pajak menggunakan kombinasi antara penghasilan dan net wealth yang berkaitan dengan wealth taxes.

Jika sistem pajak di atas dijabarkan lebih lanjut, penghasilan yang dimaksud merupakan jumlah konsumsi dan perubahan apa pun tentang kekayaan bersih (Shakow dan Shuldiner, 2000). Selanjutnya, wealth taxes merupakan pajak yang dikenakan atas saham atau properti (Musgrave dan Bird, 1987) atau hibah dan warisan (Shoup, 1969).

Terlepas dari banyaknya komponen yang dikenakan pajak, Oh dan Zolt (2018) menyatakan bahwa comprehensive wealth tax sulit untuk diimplementasikan di negara berkembang. Penyebabnya, yaitu sistem pajak tersebut berbenturan dengan politik dan sistem administrasi. Kedua isu tersebut merupakan isu-isu yang dominan di negara berkembang. Lalu, adakah alternatif pajak kekayaan lainnya bagi wajib pajak super kaya di setiap negara khususnya di negara berkembang?

Wealth Tax Add-Ons

Di dalam penelitiannya, Oh dan Zolt (2018) memperkenalkan wealth tax add-ons sebagai alternatif comprehensive wealth tax. Menurut mereka berdua, wealth taxes add-ons merupakan pajak kekayaan yang wajib untuk dipertimbangkan oleh negara. Penyebabnya, yaitu wealth tax add-ons merupakan pajak kekayaan yang komponennya dapat ditambahkan dalam sistem pajak yang telah berjalan di negara untuk mencapai banyak tujuan yang ingin dicapai oleh comprehensive wealth tax, yaitu biaya administrasi yang rendah dan biaya politik.

Selanjutnya, Oh dan Zolt (2018) menyatakan bahwa ada tiga unsur potensial yang digunakan dalam wealth tax add-ons. Pertama, pengenaan surtax atas properti yang dimiliki oleh wajib pajak akan ditambahkan pada sistem pajak properti yang telah ada. Pengenaan surtax atas properti, termasuk dengan penetapan batasan valuasi nilai properti, akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengenaan surtax ini akan menyinergikan sistem pajak yang ditambahkan pemerintah pusat dan sistem pajak yang ada di pemerintah daerah.

Selain itu, surtax atas properti hanya akan diterapkan pada properti yang paling lazim dan paling bernilai harganya. Sementara itu, pemajakan lahan pertanian, gedung dan perumahan yang terlantar, atau properti lain dengan kategori tertentu yang akan dikenakan pajak secara terpisah. Pemajakan yang hanya berfokus pada properti tertentu tidak akan membutuhkan biaya yang besar.

0

Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Pemungutan Pajak (2)

Di samping itu, prinsip kepastian hukum di dalam sistem pajak berkaitan dengan teori kepastian hukum dianut oleh Albert Dicey. Menurut Dicey, prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum atau dihukum atas sebuah kesalahan atau pelanggaran yang tidak diatur di dalam undang-undang. Jika diterapkan dalam sistem pajak maka wajib pajak hanya dapat dikenai hukuman ketika pelanggarannya diatur di dalam undang-undang (Bentley, 2007).

Berdasarkan dari pendapat dari beberapa ahli yang dipaparkan di atas, prinsip kepastian hukum akan berperan besar di dalam sistem pemungutan pajak. Prinsip kepastian hukum akan bertentangan dengan sistem pemerintahan yang menekankan pada dua hal, yakni. Pertama, pendelegasian kekuasaan yang luas terhadap otoritas pajak untuk membuat kebijakan di mana cenderung tidak bersifat transparan (Piper, 2014). Kedua, memberlakukan sistem pajak yang sifatnya sewenang-wenang (Long, 1968) dan mengandung muatan yang bersifat politik kepada wajib pajak (Leibholz, 1977).

Pentingnya Prinsip Kepastian Hukum

Menurut OECD (2017), prinsip kepastian hukum dalam sistem pajak akan berkaitan dengan investasi yang ditanamkan oleh wajib pajak. Ada dua hal yang harus diketahui terkait dengan prinsip kepastian hukum di dalam investasi, yaitu. Pertama, prinsip kepastian hukum akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan cara pembayaran pajak. Menurut Niemann (2011), wajib pajak mempercepat investasinya ketika tingkat ketidakpastian pajak kecil dibandingkan dengan ketidakpastian arus kasnya. Akan tetapi, wajib pajak akan menunda investasi ketika tidak ada kepastian hukum terkait cara membayar pajak.

Kedua, prinsip kepastian hukum akan berpengaruh pada tarif pajak. Wajib pajak akan menanggung beban biaya yang tidak dapat dikembalikan ketika sudah dikeluarkan (sunk cost) dalam jumlah yang berlebihan di suatu negara ketika negara tersebut tidak menerapkan tarif yang pasti (Janeba, 2000). Menurut Janeba, pemicu timbulnya sunk cost karena adanya kompetisi penanaman modal luar negeri yang mengakibatkan wajib pajak memiliki strategi untuk meningkatkan jumlah investasi di suatu negara. Keadaan tersebut mendorong wajib pajak menunggu waktu kapan tarif pajak yang sesuai baginya untuk berinvestasi.

Selain itu, prinsip kepastian hukum juga akan melindungi hak-hak wajib pajak. Prinsip kepastian hukum dapat mencegah timbulnya sengketa pajak yang disebabkan kebijakan yang diterapkan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak (Thuronyi, 2003).  Menurut Bentley (2007), prinsip kepastian hukum akan menjamin hukum pajak akan disajikan dalam bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak terkait dengan waktu, cara, dan jumlah pembayaran pajak. Di samping itu, aturan hukum pajak juga dapat diakses dengan mudah oleh setiap wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban pajaknya.

Sebagai penutup, prinsip kepastian hukum di dalam sistem pemungutan pajak harus diterapkan oleh pemerintah di setiap negara. Jika tidak ada prinsip kepastian hukum maka wajib pajak akan dirugikan. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Adam Smith, yaitu arbitrary (kesewenang-wenangan) merupakan ancaman paling besar atas hak kebebasan yang secara melekat dimiliki oleh setiap wajib pajak.

0

Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Pemungutan Pajak (1)

Sektor pajak berperan penting dalam penerimaan negara karena terbukti dari semakin meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Peningkatan target penerimaan pajak tersebut mendorong wajib pajak dan otoritas pajak untuk melakukan kewajibannya masing-masing berdasarkan undang-undang. Wajib pajak harus menyampaikan laporan penghasilannya dengan benar dan tepat waktu setiap tahun. Sementara itu, otoritas pajak melakukan kewenangannya untuk mengumpulkan pajak.

Sebagaimana dipaparkan di atas, wajib pajak dan otoritas pajak telah melakukan kewajiban pajaknya berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, ada kalanya terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dan otoritas pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai contoh ketentuan hukum pajak yang kompleks menyebabkan perbedaan penghitungan jumlah pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan otoritas pajak. Akibatnya, sengketa pajak timbul di antara mereka. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum harus diterapkan di dalam sistem pemungutan pajak agar diperoleh penyelesaian sengketa yang adil.

Sehubungan dengan penerapan prinsip kepastian hukum, timbul pertanyaan seberapa besar peran prinsip kepastian hukum di dalam sistem pemungutan pajak? Jawaban tersebut dapat diperoleh dengan merujuk pada pengertian kepastian hukum yang berlaku di dalam sistem pajak. Selanjutnya, alasan pentingnya prinsip kepastian hukum juga akan disajikan berdasarkan pendapat para ahli. Tujuannya agar wajib pajak tidak menderita kerugian akibat penerapan sistem pemungutan pajak karena memperoleh kepastian hukum.

Pengertian Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang paling fundamental (Radburch,1950). Prinsip kepastian hukum juga berlaku di dalam sistem pajak sebagaimana tercantum di dalam prinsip kedua yang dinyatakan oleh Adam Smith, yakni kepastian (certainty). Lebih lanjutnya, prinsip kepastian ini berbunyi “the tax which each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary.” (Smith, 1776).

Bagi Deak (2008), prinsip kepastian hukum dalam sistem pajak tidak dapat dipisahkan dari prinsip keterbukaan yang dianut di dalam hukum administrasi negara. Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang menekankan kepada sikap otoritas publik yang menerapkan sistem transparansi ketika menyelesaikan masalah masyarakat. Menurut Deak, jika dikaitkan dengan sistem pajak maka otoritas pajak adalah otoritas publik yang terikat oleh hukum untuk menerapkan sistem transparansi ketika menangani kewajiban pajak wajib pajak.

Sesuai dengan definisi yang dipaparkan oleh Deak, hubungan sistem transparansi dan prinsip kepastian hukum di dalam sistem pajak adalah informasi yang diberikan oleh otoritas pajak dapat diakses oleh wajib pajak lainnya dengan mudah. Akibatnya, wajib pajak dapat mengetahui setiap informasi yang dipaparkan oleh otoritas pajak beserta hukuman ketika melanggar atau lalai untuk patuh pada ketentuan di dalam aturan pajak. Dengan demikian, informasi yang dipaparkan oleh otoritas pajak membentuk pola yang ajeg (tetap) bagi wajib pajak.

0

Pajak: Tobin Tax

Post kali ini, ak pengen coba cerita tentang pajak pertukaran mata uang asing. Atau yang dikenal dengan Tobin Tax. Ak pun awalnya juga nggak tahu sih gimana cara pemajakannya, tapi ak coba baca pelan2 dari beberapa sumber. Hasilnya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kalau ada saran dan masukan, ak terima sekali, secara ak jg masih newbie sama hal-hal kayak beginian 😊

Oke, let’s start….

Tobin tax itu jenis pajak yang namanya diambil dari peraih nobel berkebangsaan AS yang bernama James Tobin. Doi berpendapat bahwa pertukaran mata uang asing harus dikenakan pajak agar mengurangi tujuan spekulasi. Ya, maklum menurut Biddlel dan Grant (1994), tobin tax ini dikenakan untuk aliran uang “panas” yang dilakukan dalam jangka waktu pendek oleh orang pribadi atau badan (perusahaan).

*Selanjutnya, kenapa sih ada tobin tax?

Kalau menurut opiniku yaa, tobin tax ada karena kegiatan pertukaran mata uang asing itu ga bisa dipisahkan dengan transaksi keuangan yang mencakup instrumen keuangan. Salah satunya instrumen keuangan, yaitu instrumen keuangan di pasar modal, seperti saham atau obligasi. Nah, ide pertukaran mata uang asing berkembang hingga mencakup pemajakan kepada semua jenis saham, obligasi, dan produk keuangan sejenis yang transaksinya lintas negara.

*Terus apa yang bisa dipetik dari tobin tax?

Ini balik lagi ke opiniku yaaa, wkwkwkkk…

Pertama, tobin tax bisa bantu institusi keuangan untuk dapar dana segar yang bertindak sebagai pengambil risiko yang meminjamkan kredit kepada debitur (Michalos, 1997). Hal tersebut dikarenakan dua hal. Kesatu, setiap transaksi yang dilakuin oleh pembeli pembelian saham, obligasi, dan instrumen keuangan sejenis bakal dikenakan pajak. Kedua, nilai saham, obligasi, dan instrumen keuangan fluktuatif. Jadi, lembaga keuangan bisa merasa aman lah kalau sewaktu-waktu harga saham jeblok karena udah ada dana segar dari pajak itu.

Kedua, tobin tax dapat menjaga stabilitas pasar keuangan. Hal itu disebabkan tobin tax punya karakter yang sama dengan transaksi keuangan yang dikenakan pajak (financial transaction tax (FTT)). Spekulan akan menanggung pajak yang cukup besar ketika ia membeli atau menjual instrumen keuangan dalam jumlah yang dalam jumlah yang besar meskipun tarif FTT kecil (Schulmeister, 2012). Kalau tobin tax ini, tarifnya berkisar 0,1% hingga 0,5% untuk seluruh instrumen transaksi keuangan (Kasa, 1999). Kalau spekulan beli saham atau obligasi dalam jumlah banyak ya doi bakal bayar pajak yang besar juga, kan?

Ketiga, beban tobin tax akan berjumlah tinggi hanya bagi perdagangan yang jumlah transaksi instrumen keuangannya tinggi. Penyebabnya, yaitu tidak tertutup kemungkinan dasar pengenaan pajak (DPP) tobin tax menggunakan DPP FTT. Adapun DPP FTT, yaitu total nilai yang disetujui di atas kontrak di mana jumlah nilai tersebut ditetapkan untuk masa yang akan datang (notional value) (Coulter, Mayer, dan Vickers, 2014). Oleh karena itu, orang pribadi atau perusahaan akan menanggung beban tobin tax seiring dengan besarnya jumlah transaksi perdagangan instrumen keuangan (Kasa, 1999).

Keempat, tobin tax dapat berfungsi sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu negara yang dapat menjadi contoh, yaitu Italia. Italia menerapkan tobin tax tidak karena menghadapi tarif pertukaran mata uang asing yang tidak stabil pada tahun 2013. Akan tetapi, ia menghadapi krisis utang, kompetisi perdagangan yang tidak stabil, dan lemahnya sektor perbankan (Kagan, 2018). Oleh karena itu, ketika telah diterapkan tobin tax, pemerintah Italia dapat memperoleh peningkatan penerimaan dan menurunkan tingkat kegiatan spekulasi di pasar keuangannya.

 

Oke deeh, itu analisis sederhanaku.  Ak tunggu saran dan masukannya yaaa… As I said above, ak masih newbie banget soal ini, wkwkwkkkkk….

Cheers